Pelatihan
USKP Review
Brevet
Bimbel USKP
Referensi
Pajak & Konsultasi

Anggota

Taxsys Publishing
Kantor Konsultan Pajak
Taxsys Academy
Kantor Jasa Akuntansi

Mitra Pelatihan

Universitas Prasetiya Mulya
Prima Mandiri
Politeknik Swadharma
Lepisi

Mitra Konsultan

Yayasan Bakti
Rustriyandi Raharjo Law Office
Waskita Karya Realty
PT Mitra Karunia Selaras
PT Teknika Sinergi Utama
Bank Nagari
PT Jakarta Propertindo
Pdpde Gas
tcm
gas
Rukun Raharja
TIP
Surya Nusantara Sentosa
INDOCAMP
CV Ray Star
CV Reno Della Hani
PT. Lintang Rahina Riski
Asbanda
Bank Jambi
Bank Nagari
Bisma Wisesa
Catchplay
Pelindo 1
conbloc
psp

Topik Terbaru

Pelaporan SPT Tahuna Op

Oleh Nady Surya pada 12-11-2018 16:16Balasan 0
Dear rekan-rekan Taxsys,,,, Apabila terakhir lapor SPT OP tahun 2010 dan harta yang dilapor hanya rumah th perolehan 2006, sampai dengan tahun 2016 belum lapor . diantara tahun 2012-2016 ada ada p ... spinocarpous

SPT Pribadi

Oleh Jais Wisnu pada 08-05-2018 19:02Balasan 0
bagaimana saya menginput pajak untuk STP Pribadi. Saya sudah copy aplikasinya tapi tidak tau caranya. Mohon di arahkan awalnya saja.

(709) 481-6442

Oleh Jais Wisnu Balasan Terakhir Oleh Kemal Maulana pada 08-05-2018 19:02Balasan 1
Saya pindah kerja....di bulan 1 s/d 8 saya di PT. A, bulan 9-12 di PT. B Di kedua perush. tsb. penghasilan saya rutin di potong pph21 Selain sebagai karyawan, saya tidak punya usaha lain Bagaimana car ... Tambouki

faktur pajak masukan 2015,di kreditkan di tahun 2016

Oleh Jais Wisnu Balasan Terakhir Oleh Jais Wisnu pada 08-05-2018 19:02Balasan 6
Apabila ada faktur pajak masukan tahun 2015,yang di kreditkan di masa tahun 2016, ketika kita mengikuti TA,apakah otomatis gugur dan harus melakukan pembetulan (termasuk dalam pengertian pasal 35 pmk ... baca selengkapnya

Berita Kita

Tarif Pajak UKM Turun Jadi 0,5% Diatur dalam PP

Pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan usaha kecil menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%. Kebijakan itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Tax Amnesty

Untuk mendorong penerimaan negara pemerintah mengusulkan kebijakan tax amnesty. Kebijakan tax amnesty harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, jadi tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak. Dengan adanya tax amnesty maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN. Adanya tax amnesty tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Intinya itu saja sama repatriasi. Bagaimana aturan repatriasinya, kemudian tadi instrumen apa yang bisa dipakai, arah investasinya kemana. Intinya itu aja, ini undang-undang yang sangat singkat. Intinya ya utamanya bicara uang tebus tadi, tarif dari uang tebus itu, dan ini perlu juga disampaikan kepada pembayar pajak secara umum. Uang tebus itu yang 2% itu tidak sama dengan tarif pajak yang normal 25% sekarang kalau untuk badan, atau 30% kalau untuk orang. Kenapa? Yang namanya tarif pajak dikenakannya terhadap pendapatan, sedangkan yang 2% itu dikenakan terhadap aset.

Osmunda

Pada dasarnya perusahaan, baik berbentuk PT, CV, Firma, Yayasan, Koperasi, Lembaga, dan lain sebagainya setiap akhir tahun wajib menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan atau PPh yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterimanya selama setahun. Dalam menghitung besarnya PPh yang terutang perusahaan/Badan harus mengetahui mengenai penghasilan yang bukan objek pajak, yang dikenakan PPh Final dan yang merupakan objek pajak, serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapat dikurangkan. Di samping itu, perusahaan juga harus menguasai tips dan trik mengelola bisnis termasuk yang memberikan risiko pajak paling kecil dengan tidak melanggar aturan pajak. Hal yang perlu diperhatikan diantaranya PP - 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Dan juga PP - 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan-sumbangan yang dapat dibiayakan termasuk biaya CSR (Corporate Social Responbility).